TPID Maluku Utara Canangkan Program “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi” Jelang Iduladha 2026

TERNATE, OM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (“TPID”) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (“TP2DD”) Provinsi Maluku Utara, menyelenggarakan High Level Meeting (“HLM”) dengan tema “Perkembangan Inflasi Terkini dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idul Adha Serta Percepatan Realisasi Program Elektronifikasi Daerah”.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate pada Jumat, (08/05/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara), didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Sekda Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Walikota Ternate  Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., Bupati Kab. Kepulauan Taliabu Sashabila Widya L. Mus, Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Wakil Bupati Kab. Halmahera Utara, Wakil Bupati Kab. Kepulauan Sula, Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan, Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai, instansi vertikal, pejabat tinggi pratama lingkup Setda ProvINSI Maluku Utara, serta seluruh OPD terkait.

HLM ini memiliki 2 agenda utama yaitu membahas perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi upaya pengendalian harga jelang Iduladha 2026, serta strategi percepatan realisasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Maluku Utara. Kegiatan diawali dengan arahan strategis Gubernur Maluku Utara selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara selaku Wakil Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara dan tanggapan dari masing-masing kepala daerah, kepala OPD dan Kepala Instansi Vertikal.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam arahannya menginstruksikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor untuk mempertahankan tren inflasi di bawah rata-rata nasional melalui transformasi dari ketergantungan pasokan luar menjadi kemandirian pangan lokal. Langkah strategis yang dipacu meliputi pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur pada 2026, hingga perluasan kapasitas cold storage dan penyaluran KUR nelayan guna menjaga stabilitas harga komoditas perikanan. Selain memperluas jangkauan pasar murah (GPM) dan subsidi ongkos angkut, Gubernur juga mendesak percepatan digitalisasi pasar tradisional melalui penuntasan area blankspot serta penyusunan kalender tanam yang komprehensif demi menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku Utara.Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara pada bulan April 2026 tercatat di angka 0,80% (mtm), meningkat dibanding periode Maret yang tercatat deflasi 0,54% (mtm). Seluruh kota IHK mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 0,94% (mtm), terutama didorong oleh kelompok transportasi yang terdampak oleh kenaikan harga Avtur, dan diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Handi mencatat bahwa secara historis, periode Iduladha merupakan fase kritis yang perlu diantisipasi. Komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara kerap memicu inflasi akibat lonjakan permintaan—terutama saat musim haji dan wisuda—di tengah keterbatasan pasokan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan intervensi sangat diperlukan untuk memitigasi risiko inflasi.

TPID Malut Canangkan Program Unggulan “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”

High Level Meeting TPID kali ini menyepakati formulasi Program Unggulan TPID Maluku Utara Tahun 2026 yang dinamakan “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”. Program ini menitikberatkan pada intervensi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir guna memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan bagi masyarakat. intervensi sisi hulu dilakukan melalui pelaksanaan gerakan menaman RINDANG BERSERI (Tanam Rica & Kangkung di pekarangan), dan peningkatan produktivitas pangan dengan modernisasi sarana prasarana serta penerapan digital farming & Fishery bagi petani dan nelayan. Intervensi juga diperkuat di sisi hilir guna menjamin keterjangkauan harga melalui operasional Kios Sigap Pangan, penguatan peran BUMD sebagai penyerap hasil produksi (off-taker), dan optimalisasi distribusi antar-daerah. Seluruh langkah tersebut didukung oleh sinergi komunikasi dan integrasi data yang solid, seperti pemanfaatan Neraca Pangan dan Kalender Tanam untuk memastikan pengambilan kebijakan yang akurat serta pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat yang efektif demi tercapainya target stabilitas harga yang berkelanjutan di Maluku Utara.

TP2DD Malut Dorong Implementasi KKPD & Perluasan Kanal Pembayaran Digital Pada Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun dalam rangka mendukung akselerasi implementasi ETPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD, disepakati untuk (i) Melakukan pemetaan wilayah blank spot serta penguatan infrastruktur jaringan telekomunikasi khususnya pada pasar tradisional di seluruh Kab/Kota, serta akselerasi penyusunan Perkada, penerbitan kartu, dan perluasan penggunaan KKPD pada transaksi belanja daerah, disertai percepatan penyusunan dan penetapan Peta Jalan TP2DD melalui keputusan kepala daerah, (ii) Melakukan perluasan kanal pembayaran digital pada penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui implementasi QRIS dan e-commerce, serta mendorong implementasi QRIS TAP pada sektor transportasi umum, pariwisata, dan pusat keramaian,  serta (iii) Mengembangkan program inovasi unggulan TP2DD pada masing-masing daerah sesuai karakteristik dan potensi unggulan wilayah, serta melaksanakan program edukasi dan literasi keuangan digital secara masih kepada wajib pajak dan retribusi. (HM55)