Putus Mata Rantai Tengkulak, Polri Perkuat Ekosistem Jagung Nasional Lewat KUR dan Penyerapan Bulog

JAKARTA, OM – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan. Polri menginisiasi rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang berkelanjutan sekaligus menyejahterakan petani.

Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (06/02/2026), diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penyusunan strategi baru untuk memperkuat produksi jagung nasional pada 2026.

“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi langkah konsolidasi agar strategi ke depan berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) untuk mengakses pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan Himbara, petani mendapat kemudahan modal usaha. Program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian senilai Rp180 triliun, termasuk untuk mendukung ekosistem jagung nasional.

Tak hanya soal permodalan, Polri juga berupaya melindungi petani dari praktik tengkulak melalui stabilisasi harga. Bersama Perum Bulog, Polri memastikan hasil panen petani dapat diserap dengan harga yang lebih layak.

Program pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memperkuat pendampingan manajerial bagi petani agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.

Melalui rakor ketahanan pangan 2026, Polri berharap tercipta ekosistem pertanian jagung yang kuat dari hulu hingga hilir, sekaligus membebaskan petani dari jeratan tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (HM55)