![](https://hallomalut.com/wp-content/uploads/2025/04/1200-x-400-1.png")
TERNATE, OM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) bertema “Upaya Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan & Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2026, serta Strategi Akselerasi ETPD Maluku Utara”, Jumat (13/02/2026), di Hotel Bela, Kota Ternate.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara. Turut mendampingi Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili.
HLM ini dihadiri unsur Forkopimda, para kepala daerah se-Maluku Utara, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait.
Inflasi Januari 2026 Tercatat 1,48 Persen
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara hingga Januari 2026 tercatat sebesar 1,48 persen (month to month). Seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi, terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,51 persen (mtm).
Komoditas utama penyumbang inflasi adalah ikan segar, yang menjadi salah satu bahan konsumsi utama masyarakat.
Dari sisi digitalisasi daerah, kesiapan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, meski infrastruktur dinilai relatif memadai. Namun demikian, penguatan jaringan di wilayah blank spot masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Gubernur Tekankan Langkah Konkret Jelang Ramadan
Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ia mendorong peningkatan intervensi pasar melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif guna menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, percepatan digitalisasi juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta penerapan sistem transaksi digital di seluruh perangkat daerah.
Strategi Pengendalian Harga Disepakati
Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah strategi utama untuk mengantisipasi lonjakan harga selama Ramadan dan HBKN Idul Fitri 2026, antara lain:
-
Perluasan program GPM serentak di 10 kabupaten/kota dengan melibatkan BUMN, TNI, dan Polri, fokus pada komoditas pangan strategis, hortikultura, dan ikan laut.
-
Implementasi Kios Sigap Pangan (KSP) sebagai penyeimbang harga pasar, khususnya di dua kabupaten/kota IHK.
-
Optimalisasi cold storage, pabrik es mini, serta penguatan manajemen buffer stock.
-
Sidak pasar rutin, monitoring harga, akselerasi SPHP, dan pengawasan distribusi bahan pokok serta BBM sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
-
Peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan sarana-prasarana, penyuluhan, demplot, serta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Percepatan ETPD dan Digitalisasi Pajak Daerah
Dalam rangka mendukung akselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), forum juga menyepakati sejumlah langkah strategis:
-
Perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah melalui QRIS dan mobile banking.
-
Percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KKPD bagi delapan pemerintah daerah yang belum menerbitkannya.
-
Pemetaan wilayah blank spot dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memperluas jaringan digital.
-
Pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ETPD.
Melalui sinergi TPID dan TP2DD, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis stabilitas harga dapat terjaga selama Ramadan dan Idul Fitri 2026, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (HM55)
