Torang Pe APBN Februari 2026: Ekonomi Maluku Utara Tumbuh Tinggi, Inflasi dan Tantangan Sosial Jadi Perhatian

TERNATE, OM – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Februari 2026, Rabu (25/02/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dan kanal YouTube Kanwil DJPb Maluku Utara ini dihadiri pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Sakop, memaparkan perkembangan ekonomi nasional dan regional serta kinerja APBN di Maluku Utara. Ia menjelaskan, dinamika global seperti meningkatnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran turut memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, terutama pada harga komoditas strategis seperti emas dan minyak.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Maluku Utara justru mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni 29,81 persen (year on year) pada Triwulan IV 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi sektor industri pengolahan dan pertambangan yang ditopang hilirisasi logam.

Tak hanya pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,52 dan angka kemiskinan turun menjadi 5,59 persen. Rasio gini juga membaik di angka 0,275 yang menandakan kesenjangan semakin menyempit.

Namun demikian, Sakop mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diwaspadai. Inflasi Januari 2026 tercatat sebesar 4,86 persen, terutama menjelang Ramadan yang biasanya memicu peningkatan permintaan barang. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 4,44 persen, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 101,81 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) melemah ke 102,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN regional Maluku Utara hingga akhir Januari 2026 menunjukkan hasil positif. Pendapatan negara mencapai Rp268,36 miliar atau 4,44 persen dari pagu, tumbuh 17,40 persen (yoy). Penerimaan terbesar berasal dari PPN dan PPnBM sebesar Rp129,64 miliar, dengan sektor transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang utama pajak.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.324,17 miliar atau 9,56 persen dari pagu. Belanja ini mengalami kontraksi 1,34 persen (yoy), sehingga tercatat defisit sebesar Rp1.055,81 miliar. Penurunan belanja dipengaruhi kebijakan efisiensi dan menurunnya Transfer ke Daerah, termasuk belum terealisasinya DAK Fisik dan Dana Desa.

Pada tingkat APBD, pendapatan daerah se-Maluku Utara hingga Januari 2026 mencapai Rp1.272,45 miliar, tumbuh 2,08 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh cukup signifikan 27,78 persen. Namun, penyaluran dana transfer sempat mengalami kendala administratif yang menyebabkan keterlambatan pencairan.

Dalam paparan tematik, Sakop juga menyoroti Program Revitalisasi Sekolah yang menjadi prioritas nasional. Hingga akhir 2025, Maluku Utara menerima 270 bantuan revitalisasi sekolah dengan total anggaran Rp341,8 miliar dari Kementerian terkait. Program ini mencakup pendidikan dasar hingga menengah, meski pelaksanaannya menghadapi tantangan geografis dan tingginya biaya logistik.

Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Januari 2026 mencapai Rp49,72 miliar untuk 707 debitur, tumbuh 34,38 persen (yoy). Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp182,7 juta untuk 26 debitur, melonjak 238,33 persen (yoy).

Media briefing ini juga menghadirkan akademisi dari Universitas Khairun, Dr. Chairullah Amin. Ia menekankan pentingnya mendorong percepatan penyerapan belanja daerah karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dinilai masih tinggi. Menurutnya, kebijakan efisiensi fiskal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang bergantung pada belanja pemerintah seperti Kabupaten Pulau Morotai.

Sebagai rekomendasi, Chairullah mendorong diversifikasi ekonomi, khususnya di sektor perikanan, agar potensi ekspor dapat tercatat optimal dan memberikan kontribusi lebih besar bagi penerimaan daerah.

Melalui “Torang Pe APBN”, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal dan ekonomi daerah secara terbuka, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.(HM55)