Komitmen Perkuat Pelayanan Publik, Pemprov Maluku Utara Siap Tinggalkan Pola Administrasi yang Menghambat

TERNATE, OM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penegasan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Maluku Utara, Kadri La Etje, yang mewakili Gubernur Maluku Utara dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Kamis (12/02/2026).

Dalam sambutannya, Kadri menekankan bahwa pemerintah daerah telah bersepakat meninggalkan pola-pola administrasi yang selama ini dinilai menghambat pelayanan, dan beralih ke sistem yang lebih progresif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut, menurutnya, selaras dengan arahan Presiden dan kesepakatan bersama antara Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Maluku Utara.

“Kita memiliki komitmen yang sama untuk menunjukkan kinerja terbaik dengan memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Namun di sisi lain, dokumen administrasi juga harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya di hadapan para kepala daerah, pimpinan OPD, dan perwakilan instansi terkait.

Ia mengingatkan bahwa kepuasan masyarakat tidak boleh mengabaikan ketertiban dan akuntabilitas administrasi. Dalam praktiknya, pelayanan sering kali dinilai baik oleh masyarakat, namun belum tentu memenuhi standar pengawasan administrasi dari lembaga seperti Ombudsman, BPK, maupun aparat penegak hukum.

“Pelayanan publik harus maksimal, tapi dokumennya juga harus terjaga dan akuntabel. Dua hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Iriani Abdul Kadir, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menjalani proses efisiensi organisasi. Kendati demikian, ia memastikan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengurangi substansi dan kualitas penilaian yang diberikan kepada setiap OPD.

“Kami dituntut untuk tetap mampu mengkondisikan situasi ini. Semoga efisiensi yang berjalan tidak mengurangi esensi dari penyampaian opini maupun penilaian kepatuhan administrasi di masing-masing OPD,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil penilaian kepatuhan administrasi bukan sekadar angka atau predikat semata, melainkan menjadi bahan refleksi dan motivasi bagi seluruh penyelenggara layanan publik untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Ombudsman dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berjalan sesuai amanat undang-undang, meskipun di tengah tantangan efisiensi kelembagaan.

Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Pengawasan Pelayanan Publik) Tahun 2025 untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Sertifikat hasil penilaian diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten I Setda, disusul Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Morotai.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat sinergi dengan Ombudsman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis opini pelayanan publik di masa mendatang akan terus meningkat, seiring dengan upaya konsisten memperbaiki sistem, memperkuat akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (HM19)