Gubernur Maluku Utara Pimpin Rapat Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan 1447 H

TERNATE, OM – Sherly Tjoanda memimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara pada Jumat (13/02/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Berdasarkan data terbaru, inflasi Maluku Utara pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar 1,48 persen, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi secara nasional. Kenaikan harga dipicu oleh sejumlah komoditas seperti ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras akibat cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Gubernur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga.

Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain optimalisasi fasilitas cold storage dengan kapasitas 100 ton serta penambahan 100 ton tahun ini. Pemerintah juga melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak guna menjaga ketersediaan dan harga di dalam daerah.

Di sektor pertanian dan peternakan, Dinas Pertanian diminta mengaktifkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur terus didorong untuk mencapai swasembada daging ayam dan telur.

Pemerintah Provinsi juga akan membangun 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta menambah kuota BBM melalui SPBUN untuk membantu menekan biaya operasional nelayan.

Menjelang Ramadan, Pemprov Malut bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Dalam program ini, paket pangan senilai Rp200 ribu akan dijual seharga Rp50 ribu saat Safari Ramadhan. Selain itu, Kios Sigap Pangan akan dilaksanakan minimal delapan kali dalam sebulan sebagai penyeimbang harga di pasar utama.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menyarankan agar GPM diperluas ke 10 kabupaten/kota serta memperketat pengawasan distribusi bahan pokok dan energi bersama Tim Saber Pangan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD. (HM19)