Putra Malut “Abdurachman Lahabato” Terpilih Jadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, OM – Komisi IX DPR RI resmi menyetujui nama-nama calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/02/2026). Persetujuan ini diambil setelah para kandidat mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Sebelumnya, Komisi IX DPR menguji masing-masing 10 kandidat Dewas BPJS Kesehatan dan 10 kandidat Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Proses seleksi dimulai pada Senin (02/02/2026) dengan agenda pembagian nomor urut serta tema pemaparan.

Selanjutnya, pada Selasa (03/02/2026), para kandidat menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota dewan sebelum akhirnya ditetapkan nama-nama yang disetujui.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, berharap para Dewas yang terpilih mampu menjalankan amanah dengan baik serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

Daftar Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

• Afif Johan (unsur pekerja)

• Stevanus Adrianto Passat (unsur pekerja)

• Paulus Agung Pambudhi (unsur pemberi kerja)

• Sunarto (unsur pemberi kerja)

• Lula Kamal (tokoh masyarakat)

Daftar Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

• Dedi Hardianto (unsur pekerja)

• Ujang Romli (unsur pekerja)

• Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja)

• Abdurachman Lahabato (unsur pemberi kerja)

• Alif Noeryanto Rahman (tokoh masyarakat)

Abdurachman Lahabato merupakan salah satu calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang terpilih. Abdurachman Lahabato merupakan putra Maluku Utara, yang memiliki sejumlah pengalaman.  Sosok yang akrab disapa Ko Man ini memiliki rekam jejak panjang dan solid yaitu sebagai mantan wartawan RCTI wilayah Maluku–Maluku Utara, serta pernah menjabat sebagai anggota DPD-RI dapil Maluku Utara selama dua periode, selain itu Ko Man saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua APRINDO Maluku Utara.

Dengan penetapan ini, DPR berharap Dewas terpilih dapat memperkuat tata kelola BPJS, meningkatkan transparansi, serta memastikan pelayanan jaminan sosial semakin optimal bagi masyarakat. (HM19)